Otoritas regulasi Australia memiliki sikap terbuka terhadap ETF Bitcoin
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) baru-baru ini menyatakan posisinya terhadap ETF Bitcoin. Badan ini menyatakan bahwa mereka bersikap terbuka untuk peluncuran ETF Bitcoin, selama kepentingan investor dapat dilindungi dengan baik. Regulator menekankan bahwa produk apa pun yang terdaftar di bursa Australia harus mematuhi aturan pasar yang relevan. Sementara itu, CEO Bursa Sekuritas Australia Dominic Stevens juga menyatakan bahwa meskipun mengambil sikap hati-hati terhadap produk terkait cryptocurrency, mereka sedang mempertimbangkan secara aktif kelayakan produk semacam itu.
Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan peraturan baru yang melibatkan mata uang virtual
Pada 10 Februari, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan "Peraturan untuk Mencegah dan Menangani Pengumpulan Dana Secara Ilegal", yang akan mulai berlaku pada 1 Mei 2021. Pasal kesembilan belas peraturan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pengumpulan dana yang diduga ilegal melalui penerbitan atau pengalihan saham, utang, penggalangan dana, penjualan produk asuransi, atau dengan nama-nama lain yang terlibat dalam manajemen aset, mata uang virtual, dan bisnis leasing pembiayaan, harus segera diselidiki dan ditentukan oleh departemen terkait. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok sedang memperkuat upaya pengawasan terhadap aktivitas terkait mata uang virtual.
Pada 12 Februari, Komisi Sekuritas Nigeria (SEC) mengumumkan penangguhan program pengaturan cryptocurrency-nya untuk mematuhi larangan cryptocurrency yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bank Sentral Nigeria. SEC menyatakan bahwa penilaian semua individu dan produk yang terkena dampak surat edaran bank sentral akan ditangguhkan sementara, sampai entitas-entitas ini dapat beroperasi secara normal dalam sistem perbankan Nigeria. Penting untuk dicatat bahwa SEC pada bulan September 2020 telah menyatakan pengakuan terhadap aset digital dan berencana untuk membuat sandbox regulasi untuk cryptocurrency guna mendorong pengaturan yang komprehensif. Namun, larangan cryptocurrency dari bank sentral memaksa SEC untuk menyesuaikan posisinya. Meskipun demikian, SEC menekankan bahwa usulan sandbox regulasi untuk perusahaan teknologi finansial non-cryptocurrency akan tetap dilanjutkan. Serangkaian tindakan ini mencerminkan sikap kompleks lembaga pengatur Nigeria dalam pengaturan cryptocurrency.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
4
Bagikan
Komentar
0/400
ruggedNotShrugged
· 07-17 12:13
Suckers tumbuh dengan baik ya
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 07-17 11:21
Investasi adalah investasi, pengawasan hanya akan semakin ketat.
Situasi regulasi enkripsi global terpecah: Australia membuka Bitcoin ETF, sementara China dan Nigeria memperketat kebijakan
Dinamika Regulasi
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) baru-baru ini menyatakan posisinya terhadap ETF Bitcoin. Badan ini menyatakan bahwa mereka bersikap terbuka untuk peluncuran ETF Bitcoin, selama kepentingan investor dapat dilindungi dengan baik. Regulator menekankan bahwa produk apa pun yang terdaftar di bursa Australia harus mematuhi aturan pasar yang relevan. Sementara itu, CEO Bursa Sekuritas Australia Dominic Stevens juga menyatakan bahwa meskipun mengambil sikap hati-hati terhadap produk terkait cryptocurrency, mereka sedang mempertimbangkan secara aktif kelayakan produk semacam itu.
Pada 10 Februari, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan "Peraturan untuk Mencegah dan Menangani Pengumpulan Dana Secara Ilegal", yang akan mulai berlaku pada 1 Mei 2021. Pasal kesembilan belas peraturan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pengumpulan dana yang diduga ilegal melalui penerbitan atau pengalihan saham, utang, penggalangan dana, penjualan produk asuransi, atau dengan nama-nama lain yang terlibat dalam manajemen aset, mata uang virtual, dan bisnis leasing pembiayaan, harus segera diselidiki dan ditentukan oleh departemen terkait. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok sedang memperkuat upaya pengawasan terhadap aktivitas terkait mata uang virtual.
Pada 12 Februari, Komisi Sekuritas Nigeria (SEC) mengumumkan penangguhan program pengaturan cryptocurrency-nya untuk mematuhi larangan cryptocurrency yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bank Sentral Nigeria. SEC menyatakan bahwa penilaian semua individu dan produk yang terkena dampak surat edaran bank sentral akan ditangguhkan sementara, sampai entitas-entitas ini dapat beroperasi secara normal dalam sistem perbankan Nigeria. Penting untuk dicatat bahwa SEC pada bulan September 2020 telah menyatakan pengakuan terhadap aset digital dan berencana untuk membuat sandbox regulasi untuk cryptocurrency guna mendorong pengaturan yang komprehensif. Namun, larangan cryptocurrency dari bank sentral memaksa SEC untuk menyesuaikan posisinya. Meskipun demikian, SEC menekankan bahwa usulan sandbox regulasi untuk perusahaan teknologi finansial non-cryptocurrency akan tetap dilanjutkan. Serangkaian tindakan ini mencerminkan sikap kompleks lembaga pengatur Nigeria dalam pengaturan cryptocurrency.